Rilis

BANI & Kebangkitan Arbitrase di Indonesia

 

ANTARANEWS.id — Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, kehadirannya pada saat itu belum diketahui oleh khalayak luas. Kemudian pada 1977, lahirlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mulai dikenal. Saat itulah dikatakan sebagai kebangkitan arbitrase Indonesia.

Demikian dijelaskan oleh Ketua BANI Husseyn Umar dalam Diskusi dan Edukasi untuk Jurnalis “Pengertian dan Pemahaman Arbitrase sebagai Cara Menyelesaikan Sengketa” di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Menurut Husseyn, penyelesaian sengketa bisnis dan ekonomi melalui badan arbitrase bisa dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (arbiter). Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.

“Penyelesaian melalui badan arbitrase memiliki keunggulan, yakni bersifat rahasia. Hanya para pihak bersengketa yang mengetahui permasalahan mereka,“ kata Husseyn. Selain itu, penyelesaian melalui badan arbitrase juga lebih fleksibel dalam prosedur maupun persyaratan administratif.

Keunggulan lain, lanjut Husseyn, para pihak yang bersengketa memiliki hak penunjukan arbiter, memiliki pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian (kausula arbitrase).

“Penyelesaian sengketa pun relatif cepat. Maksimal 180 hari kerja,” tegas Husseyn.

Lebih jauh Husseyn memaparkan sumber hukum arbitrase. Menurutnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase).

Sementara di dunia internasional, kata Husseyn, ada piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law, Protocol of ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms, dan Konvensi Washington 1965.

Sampai saat ini, BANI memiliki sekitar 150 arbiter yang terdaftar, baik berkewarganeraan Indonesia maupun asing. Setiap arbiter itu memliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

Keberhasilan arbitrase dipengaruhi oleh faktor-faktor: itikad baik para pihak yang bersengketa, kepatuhan para pihak untuk tunduk pada putusan arbitase dan melaksanakannya dengan benar, integritas dan profesionalisme para arbiter, dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan putusan.

Sementara itu, Advisor BANI Bambang Widjojanto memaparkan peran strategis BANI dalam perkembangan dunia bisnis dan usaha yang melesat baik di dunia domestik maupun internasional.

Bambang memberikan contoh perkembangan startup ekonomi digital 46 Indonesia yang mampu menyerap modal total Rp 56 triliun pada 2018. Ia memprediksi Indonesia akan menguasai omzet ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2025, dan bakal mencapai Rp 3.500 triliun.

“Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa bisnis. Tak ada bisnis yang tak punya potensi sengketa. Sengketa dalam dunia bisnis punya dampak besar. Tak hanya pada risiko-risiko ekonomi tapi juga mengganggu hubungan pihak,” kata Bambang.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, butuh penanganan sengketa secara efisien dan efektif. “Nah, badan arbitrase seperti BANI inilah cara penyelesaian komersial yang efektif,” tegasnya. “Keputusan BANI itu win-win solution. Bukanlah win or lose.”

Pada sesi ketiga diskusi dan edukasi hari ini, Eko Dwi Prasetiyo, sekretaris I BANI menjelaskan mengenai hukum acara arbitrase. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan lewat litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi lewat pengadilan.

“Penyelesaian sengketa secara non-litigasi bisa secara pribadi atau institusional. Penyelesaian sengketa non-litigasi secara institusional dilakukan melalui badan arbitrase, seperti BANI,” papar Eko.

Terkait prosedur arbitrase di BANI, kata Eko, dimulai dari perjanjian arbitrase membawa sengketa ke BANI atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, penyampaian permohonan mengadakan arbitrase dan penunjukan arbiter.

Sedangkan mengenai biaya, ada 3 komponen biaya pokok yang diberlakukan yakni biaya registrasi, biaya perkara, dan biaya pendaftaran putusan pengadilan negeri. Di luar itu ada pula biaya-biaya tambahan lain, tergantung kondisi.

Pada sesi terakhir, arbiter senior BANI Zen Umar Purba mengatakan, sifat arbitrase yang bersifat rahasia atau tertutup kurang menarik bagi insan pers yang menuntut keterbukaan informasi.

“Tapi memang begitulah prinsip arbitrase. Inilah kekhususan arbitrase dengan tujuan menjaga kerahasiaan usaha,” kata Zen.

Selain itu, sambungnya, keputusan hukum arbitrase final dan mengikat (final and binding). Putusan arbitrase mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan.

“Yang menjadi kunci kekuatan mengikat arbitrase adalah kewajiban para pihak untuk membuat perjanjian tertulis. Perjanjian inilah yang menjadi dasar pembentukan dan eksistensi arbitrase,” papar Zen.

Di akhir sesi, Zen mengharapkan media massa dapat menyebarkan informasi tentang adanya badan arbitrase, seperti BANI dan keputusan hukumnya yang bersifat final dan mengikat.

Tentang BANI

Di era 1970-an, ide untuk membentuk badan arbitrase muncul, seperti laiknya di negara-negara maju, terkait sengketa antara pelaku bisnis diselesaikan melalui lembaga arbitrase ini. Ide tersebut kemudian juga memperoleh dukungan penuh dari Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia.

Surat Keputusan KADIN Indonesia pada 1977 yang saat itu diketuai oleh Marsekal TNI Suwoto Sukendar melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977, menjadi penanda lahirnya BANI.

Beberapa tokoh mendukung adanya BANI ini, antara lain Julius Tahya, JR Abu Bakar, Dr. Djunaedi, dan sebagainya. Kemudian secara berkala Prof. R. Soebekti, SH bersama Harjono Tjitrosoebono SH dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid menjadi pengurus BANI. Hingga saat ini sudah lebih dari 1.000 perkara sengketa yang diselesaikan oleh BANI.

 

ANTARANEWS.ID
Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »