Rilis

Catatan Pinggir Dimas Supriyanto

 

 

MENGGORENG KONFLIK ROHINGYA DI SINI – Pemerintah memberi respon cepat dengan mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Yangon – Myanmar dan menemui Aung San Suu Kyi, Senin (4/9) ini.

Sungguh langkah positif dan terpuji. Tidak hanya demi ribuan rakyat Rohingya di Rakhine yang teraniaya, terbunuh, dan terusir – melainkan juga mencegah gejolak di dalam negeri. Sebab, konflik di Rohingya sedang “digoreng” oleh kelompok frustrasi di sini untuk mengguncang stabilitas nasional, dijadikan pemantik untuk mengobarkan isu SARA dan menggoyang stabilitas dalam negeri.

Kita sama sama tahu pelakunya dan siapa pemain di belakangnya. Meski pentolan Saracen sudah tertangkap polisi, akan tetapi “Saracenisme” masih hidup, bahkan berkembang. Sebanyak 800 ribu akun pendukungnya (merujuk pada angka yang disebut polisi, pen.) masih merajalela dan terus mengobarkan isu SARA yang menjadi andalan dan modus standar kaum “Saracenis”.

Maka, konflik di wilayah Rakhine menjadi amunisi baru untuk menghantam pemerintah, khususnya sosok Presiden Jokowi.

Minimnya pengetahuan rakyat Indonesia atas masalah politik di dalam negeri Myanmar menjadi modal kaum “Saracenis” untuk melampiaskan kebencian dan keresahan di sini – saat ini.

Fakta yang terjadi di Myanmar adalah Aung San Suu Kyi – tokoh penerima Nobel Perdamaian 1991, yang kini menjadi simbol penguasa di sana – bukan satu satunya pengendali rakyat di negeri itu. De Facto, ya. Dia merupakan National Security Advicer Myanmar. Pengendali rakyat yang sesungguhnya di negeri ini masih tetap Junta Militer – yang sebelumnya menahan Aung San Su Kyi selama 21 tahun ( dari 1989 hingga 2010), sebagai tahanan (rumah) politik terlama di dunia.

Biksu Budha merupakan kelompok berpengaruh yang lain lagi. Secara tradisional, rakyat Myanmar patuh pada perintah biksu Budha. Akan tetapi, sebagaimana juga ulama muslim di Indonesia, biksu Budha di Myanmar tidak satu kelompok, tidak satu golongan dan tidak satu wajah. Secara umum bisa dibagi dua: biksu Budha moderat dan biksu Budha radikal. Sama seperti Indonesia, ada ulama Islam moderat toleran dan ulama Islam radikal intoleran.

Kelompok yang radikal itulah yang kini dimanfaatkan oleh Junta Militer untuk mengusir dan menganiaya warga Rohingya di Rakhine. Jangan lupakan, ABRI di hari hari terakhir kekuasaan Suharto juga membentuk dan memanfaatkan Pam Swakarsa pada kerusuhan 1998 lalu, dan menghimpun tokoh tokoh preman dan militan agama.

Mayoritas muslim Indonesia yang cinta damai tentu tidak sudi jika kelompok Islam Radikal yang ada di sini dianggap sebagai cermin wajah Islam Indonesia keseluruhan. Demikian pula budhis Radikal di Myanmar yang juga tidak mewakili aspirasi kaum Budhis mayoritas di negeri itu.

Konflik Rohingya di Rakhine mengajarkan kita betapa sakitnya menjadi warga yang teraniaya dan terusir dari tanah yang ditinggalinya.

Tak perlu merujuk jauh ke Myanmar untuk merasakan sakitnya dianiaya, diusir dari tempat tinggal yang dihuni bertahun tahun. Tanyakan saja pada kaum Syiah di Sampang Madura dan Ahmadiyah yang juga disisihkan dan terancam jiwanya. Mereka pun menderita, tidak bebas beribadah, rumahnya dibakar dan masih menjadi pengungsi hingga kini.

KINI, KAUM SUMBU PENDEK di Indonesia mencoba terus menyederhanakan masalah di Myanmar dengan menyebut “kaum muslim di Rohingya dibunuh dianiaya dan diusir oleh kaum Biksu Buddha”, lalu mengopori agar dilakukan perang agama. Bahkan agar membalas dendam pada kaum Budhis di sini. Penyederhanaan yang naif, tapi ampuh untuk kaum sumbu pendek, dan bila berlangsung terus akan sangat berbahaya.

Di luar masalah sosial politik – problem lain yang mencuat di seputar konflik Rohingya adalah perebutan sumber daya alam. Wilayah yang dihuni oleh warga Rohingya menyimpan sumber daya alam yang mengundang pemodal asing. Maka upaya pengusiran warga muslim Myanmar adalah bagian dari upaya perebutan sumber daya alam oleh tangan pebisnis global.

Menurut Awang Kurniawan, di laman Islami.co, wilayah Arakan – Rakhine yang di huni mayoritas etnis Rohingya adalah ladang minyak dan gas. Artinya ada dugaan kuat konflik ini didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas, di wilayah-wilayah sekitar. Dengan rinci digambarkan :

1). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari) dan pipa minyak (mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrels per hari) dari Kyauk Phyu ke perbatasan China sepanjang 803 km – yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 50,9 % CNPC (China), 25,04% Daewoo International (Korea), 8,35% ONGC (India), 7,37% MOGE (Myanmar), 4,17% GAIL (India) dan 4,17% investor-investor swasta lainnya;

2). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 105,6 juta kaki kubik per hari) dari Shwe ke Kyauk Phyu sepanjang 110 km – yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 51% Daewoo International (Korea), 17% ONGC (India), 15% MOGE (Myanmar), 8,5% GAIL (India) dan 8,5 KOGAS (Korea);

3). Blok-blok minyak dan gas di Semenanjung Rakhine di mana Daewoo International (Korea), ONGC (India), MOGE (Myanmar), GAIL (India), KOGAS (Korea), Woodside Petroleum (Australia), CNPC (China), Shell (Belanda/Inggris), Petronas (Malaysia), MOECO (Jepang), Statoil (Norweigia).
Kemudian, Ophir Energy (Inggris), Parami Energy (Myanmar), Chevron (Amerika Serikat), Royal Marine Engineering (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar), Total (Prancis), PTTEP (Thailand) dan Petronas Carigali (Malaysia) beroperasi dan berproduksi.
Wilayah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 7,836 triliun kaki kubik gas dan 1,379 milyar barel minyak – yang beberapa blok di antaranya berproduksi sejak 2013, ditawarkan tahun ini sebagai temuan baru, dan beberapa blok lainnya jatuh tempo kontraknya tahun 2017 ini; dan

4). Blok-blok minyak dan gas di daratan Arakan di mana North Petro-Chem Corp (China), Gold Petrol (Myanmar), Interra Resources (Singapura), Geopetrol (Prancis), Petronas Carigali (Malaysia), PetroleumBrunei (Brunei), IGE Ltd. (Inggris), EPI Holdings (Hongkong/China), Aye Myint Khaing (Mynmar), PTTEP (Thailand).

Kemudian, MOECO (Jepang), Palang Sophon (Thailand), WIN Resources (Amerika Serikat), Bashneft (Russia), A1 Construction (Myanmar), Smart Technical Services (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar) dan ONGC (India) beroperasi dan berproduksi, di mana daerah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 1,744 triliun kaki kubik gas dan 1,569 milyar barel minyak – yang beberapa blok di antaranya jatuh tempo kontraknya pada tahun 2017 ini.

Kondisi yang sama selama ini juga yang terjadi di Libya, Irak dan Suriah – negara negara Arab dan Timur Tengah yang kini luluh lantak, akibat perang antar suku dan aliran agama, yang sengaja diciptakan oleh pemodal asing, pebisnis global yang tamak – agar sumber alam jatuh dan dikuasai oleh mereka.

Lalu Indonesia mau diseret ke masalah konflik seperti itu? Mengikuti agenda sumbu pendek? Boleh jadi Indonesia akan di-Libya-kan, di-Suriah-kan dan di-Irak-an. Diluluh-lantakkan.

Jangan dikira serdadu asing dari negeri adidaya – yang mendukung kepentingan para pebisnis global – akan ke sini dan berperang melawan pemerintah dan warga di sini. Tidak! Itu cara kuno. Yang sudah sukses mereka lakukan adalah memecah belah dari dalam – biasa disebut perang Proxy – dengan menebar bantuan dana dan senjata kepada kelompok frustasi, kubu kalah, menciptakan konflik antar agama, antar suku, agar saling bunuh antar rakyat, saling bakar antar sesama anak bangsa, dan mengobarkan pemberontakan…lalu ..boom… Indonesia porak poranda.

Kita bersimpati pada nasib warga muslim Rohingya, yang teraniaya, terbunuh dan terusir dari tanah yang dihuninya selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Merujuk kepada sila ke dua Pancasila – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – saya mendukung bila Pemerintah RI berinisiatif sebagai pencegah penengah konflik Rohingya di Rakhine dan menampung warga muslim minoritas yang menjadi korban pengusiran.

Pemerintah RI memiliki peran cukup strategis terutamanya dalam menjembatani kepentingan kemanusiaan, lewat lobi diplomatik ke negara-negara di sekitar Rohingnya agar mau menampung pengungsi – yang juga dilakukan Pemerintah RI – untuk minimalisir jatuhnya korban konflik lebih banyak. Jadi tak perlu menebar konflik Rohingya ke sini.

Selain itu, di luar dugaan, sudah ada 6 sekolah RI yang dibangun untuk menjembatani hubungan antar etnik di kota Rakhine ini, dan dalam waktu dekat juga akan dibangun rumah sakit RI di kota Rakhine.

Daripada ngongkosi wakil rakyat arogan jalan jalan tak jelas ke luar negeri – dan tak jelas pula hasilnya, padahal menghabiskan uang rakyat puluhan miliar – sungguh banyak mudharatnya – mending uangnya dipakai untuk membantu dan menampung warga pengungsi muslim Rohingya – memberikan mereka tempat aman dan nyaman, sampai mereka bisa mandiri.

Insya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan ganjaran pahala dan berkah kepada kita semua. Aamiin. ***

ANTARANEWS.ID
Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »