Kamis, Oktober 24, 2019
0
  • No products in the cart.
Rilis

Dewan Pers Dihujani Mosi Tidak Percaya, Gara-Gara Bahas Ubah HPN

105Views

Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) mengingatkan Dewan Pers untuk tidak “terjebak” mengenai wacana perubahan tanggal Hari Pers Nasional yang jatuh setiap 9 Februari. Bahwa hari Pers Nasional sudah ada Kepres 5/1985.

Sekarang kita belajar tentang prioritas. Tidak semua hal penting, dan tidak semua hal penting adalah prioritas, dan tidak semua prioritas adalah strategis kritikal.

Hal itu menanggapi undangan Rapat Terbatas dari Dewan Pers pada Rabu, 18 April 2018 didahului makan siang, di ruang rapat lantai 7 Gedung Dewan Pers, jl Kebon Sirih 32-34, Jakarta Pusat.

“Jangan gara-gara pembahasan perubahan Hari Pers Nasional, organisasi media massa yang ada sekarang ini pecah dan berontak menjadi konstituensi Dewan Pers, ” ujar S.S Budi Rahardjo, Ketua Asosiasi Media Digital Indonesia yang juga Ketua Forum Pimpinan Media Digital Indonesia. “Masih banyak hal yang perlu dipikirkan oleh Dewan Pers, bagaimana pers di era milenial,” katanya menegaskan.

Seperti diketahui, ramai diberitakan adanya usulan revisi Hari Pers Nasional dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Penetapan tanggal HPN yang disebut momentum penting sejarah pers di Indonesia menurut organisasi AJI Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) hanya mewakili pada kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

HPN oleh AJI dan IJTI disebut menghabiskan dana APBN dan Organisasi perangkat daerah.

Panitia peringatan HPN dikritik tak akuntabel dan tak pernah transparan dalam soal anggaran, pengumpulannya maupun pertanggungjawaban penggunaannya.

Bahkan, Dewan Pers pun sudah menerbitkan surat larangan bagi pihak pemerintah daerah dan swasta memenuhi proposal permintaan dana dari oknum insan pers.

Dua organisasi itu menuntut peringatan HPN didasarkan pada tanggal kelahiran Tirto Adhi Soerjo, Bapak Pers Nasional. “Dana sebesar itu lebih efektif buat program peningkatan kualitas dan integritas pers,” demikian release dua organisasi itu.

“Perkembangan itulah yang memicu lahirnya ide untuk merevisi Hari Pers Nasional.” Ketua Umum AJI, Abdul Manan dan Ketua Umum IJTI, Hendriana Yadi memberi klarifikasi.

Rentetan fakta itu yang kemudian membuat agenda perubahan HPN serta Dewan pers membuat pleno menanggapi organisasi konstituen Dewan Pers yang menginginkan duduk bareng, merubah tanggal.

Usulan antara lain, menggunakan hari terbitnya edisi pertama Medan Prijaji, surat kabar nasional pertama yang menggunakan Bahasa Melayu di era kolonial Belanda.

Hingga akhirnya muncul usulan menggunakan hari pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu 23 September, sebagai Hari Pers Nasional, dalam konteks simbol reformasi pers, semangat memperbaiki pers di era Orde Baru. Tanggal ini diusulkan AJI dan IJTI.

Menanggapi pleno usulan perubahan Hari Pers itulah, yang membuat jagat media massa ramai mengenai eksistensi Dewan Pers.

Protes keras dilakukan oleh PWI sebagai organisasi wartawan dan tak sepakat jika HPN diubah serta membuat mosi tak percaya kepada Dewan Pers dan menuntut penyegaran kepimpinan di Dewan Pers.

“Situasinya kok, malah jadi kontra produktif,” ujar S.S Budi Rahardjo, menanggapi undangan rapat terbatas Dewan Pers membahas usulan revisi HPN. “Karena sesungguhnya, yang diprotes itu mau ganti hari atau protes panitia HPN tak akuntabel. Histori atau Ideologi perlu diperjelas dulu,” demikian sikap dari organiasi kekinian itu.

Asosiasi Media Digital Indonesia masih mengganggap Dewan Pers sebagai sebagai fourth estate dalam trias politika negara lebih baik menata perkembangan ragam media saat ini. “Jangan sampai, rapat pleno untuk mengubah momen bersejarah HPN tanggal 9 Februari, berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan pers nasional,” tutur pria yang kerap dipanggil Jojo, Pemimpin Umum majalah eksekutif.

 

baca juga: majalah eksekutif terbaru

Tinggalkan Balasan

Translate »