Nasional

Idrus Marham & Budi Karya Sumadi Dua Sasaran KPK, Menteri Minus Berita Positif

Views

ANTARANEWS.id — Menteri Sosial, Idrus Marham masuk dalam pemberitaan dengan gencar tapi bukan dalam kapasitas berita positif. Seperti juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang diterjang pemberitaan negatif di penghujung masa tugasnya sebagai menteri di era pemerintahan Jokowi-JK.

Untuk Idrus Marham diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap PLTU Riau-1 yang menyeret nama Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih. “Sebagai saksi untuk tersangka (Johannes Budisutrisno Kotjo) dalam posisi saat itu sebagai sekjen Partai Golkar,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap Proyek PLTU Riau-1. Setelah memeriksa tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Resources Limited Johannes B Kotjo, KPK kini mengembangkan kasusnya ke “atas” dengan memeriksa saksi Menteri Sosial Idrus Marham yang juga mantan Sekjen Partai Golkar dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Di hadapan penyidik KPK, Sofyan Basir mengaku kerap bertemu dengan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Pengakuan ini disampaikan Sofyan usai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/7/2018).

Sofyan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Resources Limited Johannes B Kotjo.

Usai diperiksa, Sofyan mengaku kerap bertemu Idrus di DPR. Padahal Sofyan yang juga mantan Dirut BRI baru menjabat sebagai dirut PLN pada 2014.

Sementara Idrus sudah berhenti sebagai anggota DPR sejak 2009 atau setelah menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar. “(Bertemu Idrus) Di DPR, iyalah,” kata Sofyan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Tak hanya bertemu di DPR, Sofyan juga mengaku kerap bertemu dengan Idrus dalam suasana informal. Pertemuan keduanya kerap terjadi saat mereka main golf di lapangan golf. “Main golf,” jawab Sofyan singkat.

Sofyan pun mengaku mengenal Eni. Keduanya kerap bertemu di DPR. Tak hanya itu, Sofyan juga mengaku mengenal Johannes. “Pengusaha kenal,” katanya.

Meski demikian, Sofyan membantah rumahnya menjadi tempat pertemuan Eni dan Johannes serta sejumlah pihak lain terkait proyek PLTU Riau-1. Sofyan meminta awak media untuk mengonfirmasinya kepada KPK. “Nggak ada, nggak tahu. Tanya penyidik, kita nggak berhak,” katanya.

Adanya dugaan pertemuan sejumlah pihak terkait proyek PLTU Riau-1 ini didalami tim penyidik dengan memeriksa Idrus Marham pada Kamis (19/7) kemarin. Tak hanya itu, dugaan pertemuan tersebut diperkuat dengan langkah tim penyidik menyita rekaman CCTV saat menggeledah rumah Sofyan Basir itu beberapa waktu lalu. Sofyan mengakui tim penyidik telah membawa rekaman CCTV di rumahnya. “(Rekaman CCTV) sudah dibawa (penyidik),” katanya.

Dalam pemeriksaan kali ini, Sofyan mengaku tim penyidik mencecarnya mengenai tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Dirut PLN. Termasuk juga mengenai kebijakan-kebijakan PLN. “Ditanya mengenai tugas saya, kewajiban saya, fungsi saya sesuai dengan fungsi dirut. Ya saya jelaskan yang masalah-masalah kebijakan dan lain sebagainya. Cukup detail, bagus sekali,” katanya.

Selain soal hubungannya dengan para pihak terkait dan tugasnya sebagai dirut PLN, pemeriksaan terhadap Sofyan ini dilakukan tim penyidik untuk mendalami skema kerja sama proyek PLTU Riau-1.

Diketahui, pengembangan proyek PLTU Riau-1 ini melalui penunjukan langsung kepada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Di mana PJB diberikan kewenangan untuk mencari mitra dalam pengerjaannya dengan kepemilikan mayoritas berada di tangan PJB 51 persen dan 49 persen sisanya dimiliki konsorsium PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co., Ltd.

Sofyan menyatakan, proses penunjukan langsung konsorsium Blackgold Natural Resource dan China Huadian Engineering Co., Ltd sebagai penggarap proyek PLTU Riau-1 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Memang itu ketentuannya,” katanya.

Sementara melalui surat yang ditulisnya dari balik sel tahanan, Eni mengaku kemampuan yang dimiliki PLN untuk proyek ini hanya sebesar 10 persen. Untuk menutupi kekurangannya menggunakan pinjaman dari pihak lain.

Dengan pernyataan Eni tersebut, tak tertutup kemungkinan Eni, Johannes dan sejumlah pihak lain kongkalikong untuk mencari suntikan dana agar PLN dapat memiliki 51 persen.

Dengan demikian, PLN melalui PT PJB dapat menunjuk langsung konsorsium Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co., Ltd sebagai mitra kerja dalam menggarap proyek PLTU Riau-1 sesuai aturan dalam Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Diketahui, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B. Kotjo sebagai tersangka suap, Sabtu (14/7). Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam OTT pada Jumat (13/7).

Eni diduga telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Johannes terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt. Diduga uang itu merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan Johannes kepada Eni terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Uang Rp 500 juta ini bukan suap yang pertama kali diterima Eni dari Johannes. KPK menduga, uang ratusan juta rupiah itu merupakan pemberian keempat dari Johannes untuk Eni. Sebelumnya, Eni telah menerima suap dengan rincian Rp 2 miliar pada Desember 2017, Rp2 miliar pada Maret 2018 dan Rp 300 juta pada 8 Juni 2018. Dengan demikian, total uang suap yang diterima Eni dari proyek ini mencapai Rp 4,8 miliar.

Eni diduga berperan sebagai pihak yang memuluskan jalan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited, milik Johannes untuk menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek ini digarap oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT PLN Batubara dengan mitra kerja konsorsium yang terdiri dari BlackGold, dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eni selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/3/2018). Budi menjadi saksi untuk terdakwa mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono.

Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yadyn, ada beberapa fakta persidangan yang ingin dikonfirmasi jaksa kepada Budi Karya selaku atasan Dirjen Hubla.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang total senilai Rp 20 miliar lebih pada kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Direktur Jenderal Hubungan Laut ( Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono (Tonny).

Budi Karya ditelisik KPK karena atasan langsung Dirjen yang dalam OTT ditemukan 33 tas berisi uang di Mess Perwira Dirjen Hubla, yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Uang dalam puluhan tas itu terdiri dari berbagai mata uang seperti rupiah, dolar AS, poundsterling, euro, ringgit Malaysia, dengan nilai Rp 18,9 miliar. KPK juga menyita rekening sebuah bank yang terdapat saldo Rp 1,174 miliar.

Dalam kasus ini, Antonius Tonny Budiono didakwa menerima suap Rp 2,3 miliar. Suap tersebut diberikan oleh Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Menurut jaksa, uang Rp 2,3 miliar itu terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

Selain itu, uang Rp 2,3 miliar itu diberikan karena Tonny telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten. Kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama. Tonny juga didakwa menerima gratifikasi dalam bentuk berbagai mata uang asing dan barang-barang berharga lainnya.

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »