Rilis

Nasib Tragis Calon DPD, Korban Sistem Pendaftaraan Online KPU

Views

Sistim Pendaftaran Online KPU dikritik pengamat kebijakan publik, EW alias Edi Winarto.

Edi Winarto menyebut proses tahapan pemilu 2019, yang dilakukan oleh KPU Provinsi, salah satunya yakni tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak informatif.

Sejumlah tokoh calon anggota DPD gagal maju sebagai calon anggota DPD periode 2019-2024, karena ketidaktahuan mereka terkait pedaftaran online melalui Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPP).

Komisi Pemilihan Pusat memberi pengumuman di koran lokal yang sudah jarang pembacanya, sementara saat ini perlu diperluas juga di online dengan mekanismenya. “Tujuannya agar demokrasi lebih berkualitas, karena semua calon yang maju memiliki kesempatan yang adil,” EW memaparkan.

Alasan sudah ada Bimbingan teknis, pendaftaran ditutup pada 26 April 2018 pukul 24.00 WIB. “Kenyataannya, KPUD Jawa Barat sudah memblokir input data sejak 25 April dinihari,” kata EW memberi contoh salah pahamnya sistem pendaftaran online ini.

EW mengkritisi pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi perseorangan peserta pemilu (SIPPP), khususnya di Jawa Barat yang tergesa-gesa, semacam kejar setoran hanya dari 22 April 2018 hingga 25 April 2018. “Perlu ada perpanjangan yang sudah terlanjur meraih dukungan, lewat dukungan ribuan KTP,” ujarnya,

Masih menurut EW, sosialisasi penyerahan syarat dukungan dan penggunaan program aplikasi sistem informasi perseorangan peserta pemilu (SIPP) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Pendaftaran SIPP di mesin pencari google, kok, tidak ada,” paparnya.

EW menyebut, untuk tahapan pendaftaran DPD, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap bijak kepada calon yang ingin mengikuti kontestasi pemilihan calon DPD, tapi gagal maju karena ketidaktahuan informasi sistem pendaftaran aplikasi online.

“Jika calon tersebut ternyata dikehendaki rakyat, namun gagal sebelum mengikuti proses pemilu,” ujar EW mengkritisi formulir dukungan, fotokopi KTP elektronik sejak dini.

Kasus ini memang membawa nasib tragis sejumlah tokoh Jawa Barat yang ingin maju sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Gara-gara ketidaktahuan mereka terkait pendaftaran online melalui Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), mereka gagal maju sebagai calon anggota DPD periode 2019-2024.

baca juga: Majalah MATRA cetak (print) edisi terbaru

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »