Hukum

“Pak Presiden, Mohon Berkenan Perhatikan Putusan Sidang Yang Janggal.”

View

ANTARANEWS.id —  Ramai di media digital, berita mengenai Erna Simbolon, Direktur Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (STT Setia) mengirim Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Surat Terbuka itu, perihal Presiden Jokowi agar sudi kiranya, memperhatikan perkaranya bersama Ketua STT Setia, karena dituduh mantan oknum staf yayasannya memberikan ijasah palsu.

Dalam rilis yang disebar ke beberapa media, disebutkan bahwa sementara mereka mengeluarkan ijasah itu  berdasarkan internal program.

Merupakan program yang diadakan sebagai tambahan kepada mahasiswa PAK karena mereka akan diutus ke pedalaman di seluruh pelosok Indonesia.

Release juga menyebutkan, ijasah pun tertulis PGSD yang dikelola STT Arastamar (Setia). STT Setia ini didirikan dengan ijin yang dikeluarkan Pemerintah sejak  Mei 1987 lalu.

Putusan Janggal dan Membingungkan

Putusan Pengadilan Negeri {PN} Jakarta Timur terkait Dakwaan  Dugaan  Pemberian Ijasah Palsu Rektor dan Direktur Sekolah Tinggi Teologia (STT) Setia , terjadi pada 7 Juni 2018.

Ramai di media massa disebut janggal dan membingungkan.

Demikian janggalnya, hingga Mahkamah Agung (MA) menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan juga permohonan kasasi yang diajukan  Pdt. Matheus Mangentang, STh dan Ernawati Simbolon yang didakwa memberikan ijazah palsu.

Penolakan MA tersebut diterbitkan  pada Rabu, 13 Februari 2019.

Sidang Dakwaan Ijasah Palsu di PN Jaktim –putusannya Pemberian Ijasah Tanpa Hak

Putusan Majelis Hakim terhadap dugaan terpidana Pdt. Matheus Mangentang, STh dan Direktur STT Ernawati Simblon janggal dan aneh bunyi amar putusannya.

Amar putusannya membingungkan. “Mohon Presiden berkenan melihatnya,” harapnya.

‘’Sebenarnya, tidak ada masalah dan tidak benar saya memberikan ijasah palsu,”  Pdt. Matheus Mangentang, STh menjelaskan.

Ada 659 orang alumni dari hampir 10.000 an alumni STT Setia yang ditambahkan program PGSD sudah menjadi guru dan PNS di Pedalaman seperti di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

“Perdebatan misi visi STT Arastamar (Setia) inilah yang membuat YBSI dibubarkan,”  ujar Pdt. Matheus Mangentang, STh.

Masih menurut sang , pendeta dibalik pihak lawan atau oknum yang  mengadukan dan mendakwanya  hingga ke Pengadilan dipicu dari perbedaan pemahaman visi dan misi STT Arstamar (Setia).

Kriminalisasi Tokoh Pendidik dan Tokoh Agama Pdt.Dr.Matheus Mangentang, M.Th

“Ini bisa disebut tindakan kriminalisasi terhadap tokoh pendidik dan tokoh agama yang tidak manusiawi,” ujar Samuel L.T, S.Pd, SH,MAP.

Ketua Umum Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP)   menegaskan, kasus ini bisa disebut kriminalisasi, perihal Ijazah Palsu yang di alamatkan ke Kampus STT setia dan Rektornya Bapak Pdt. Dr. Matheus Mangentang, STh.

Menjadi catatan,  STT Arastamar (Setia) yang berdiri sejak Mei  1987 dengan program studi Teologia dan Pendidikan Agama Kristen (PAK/Guru Agama).

Kampus ini memiliki   21 Cabang untuk seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah terisolasi dan terpencil seperti, Daerah Papua, NTT, Kalimantan, Nias, serta  Sulawesi.

Ada sedikitnya  1000 mahasiswa ini tinggal di asrama  tanpa di pungut biaya sepersen pun.

Yang juga perlu dicatat, siswa mendapat pendidikan secara Gratis kulianya dan tidak pernah ada biaya atau bantuan dari Pemerintah.

Perlu diketahui juga, alumni kampus ini  sudah banyak dan mereka mengabdi pada Negara dengan status Aparatur Sipil Negara.

Jika dihitung, menurut rilis yang dibagikan, disebutkan jumlah 7000 lebih dengan berbagai Istansi Negara, terutama mengabdi di Pemerintah Daerah dan menjadi Guru.

Para lulusan PAK, lanjut Samuel,  banyak bekerja di daerah terpencil dan menemukan kenyataan bahwa banyak sekolah di daerah tersebut yang tidak mempunyai guru.

Untuk itu, STT A Rastamar (Setia) berusaha menjawab kenyataan tersebut hingga  Maret 2003 STT Setia menambahkan program Pendidikan Guru SD kepada lulusan PAK.

Peserta didik PGSD seluruhnya adalah mahasiswa PAK. Tidak ada penerimaan khusus untuk kelas PGSD.

Dalam pendidikan itu, sudah dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sehingga kepesertaan didik PGSD diberikan ijazah/sertifikat. Pada waktu itu masih dikenal ijazah lokal (internal).

Dikisahkan Samuel, bulan Juli 2003 UU Sisdiknas diundangkan dengan memberikan kemudahan perizinan bagi lembaga pendidikan formal yang sudah berdiri sebelum UU Sisdiknas diundangkan.

Jelasnya seperti ini,  pada pasal 73 UU Sisdiknas, yang berbunyi: “Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.”.

Jadi, bila dilaporkan pidana bahwa tahun 2008-2009 telah menerbitkan ijazah tanpa hak yang melanggar pasal 67 ayat 1 UU Sisdiknas.

Namun laporan tersebut tidak mendasar karna ada izin dari Kementerian Agama, didalamnya juga dimasukkan unsur pendidikan umum.

Sementara pendapat dari kementerian Ristekdikti melalui serangkaian pemeriksaan serta visitasi kampus, pada tanggal 18 Agustus 2011 mengatakan bahwa ini tidak ada masalah cukup diselesaikan dengan  administrasi.

“Hal itu  dibuktikan dengan surat keterangan DIKTI Surat nomor 893/C/KL/2017 tanggal 23 Maret 2017 (Terlampir),’’ jelas Samuel Ketua Umum LPKP

Jadi, tegasnya, proses hukum Pidananya tetap berlanjut di Pengadilan Negri Tangerang  dan telah mengadili melalui putusan nomor: 2153/Pid.B/2015/PN.T.ng pada tanggal 08 Agustus 2016.

Adapun amar putusan-nya,  menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini Bapak Pdt. Matheus Mangentang,M.Th tidak terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga dinyatakan Bebas.

Seiring berjalannya waktu  Pdt. Matheus Mangentang,M.Th kembali dilaporkan pada Pengadilan Negri Jakarta Timur dengan pokok Perkara yang sama dan di jatuhkan Vonis 7 tahun dengan status Tahanan Kota.’’

Inilah yang disebut dalam rilis yang disebar, bahwa amar putusan PN yang janggal dan membingungkan.

Rilis itu menekankan,  Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya tidak dapat mengadili Perkara aquo karena terhadap materi perkara aquo telah pernah diadili dan diputus  Pengadilan Negeri Tangerang .

Dalam konteks ini, disebutkan,  lebih diperkuat  Putusan Mahkamah Agung sehingga seharusnya Penghadilan Negeri Jakarta Timur menolak memutuskan perkara tersebut.

Adapun  alasannya,   Ne Bis in Idem sesuai  pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Ini menerangkan bahwa Pemberian jaminan perlindungan hukum bagi seseorang,  agar dia tidak dituntut secara berulang-ulang oleh penegak hukum.

“Karena hal tersebut, bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945,’’ terang Samuel, Ketua Umum LPKP.

Diketahui, pada bulan oktober 2018 Pdt.  Matheus Mangentang melakukan banding ke Mahkamah Agung.

Hasilnya,  pada tanggal 13 Februari 2019 dinyatakan di Tolak  Mahkamah Agung dengan nomor Registrasi : 3319K/PID.SUS/2018. 

Pada jumat,  2 Agustus 2019  Pdt. Dr. Matheus Mangentang,M.Th di eksekusi kejaksaan Negri Jakarta Timur ke Lapas Cipinang.

Samuel menyimpulkan,  tuduhan Ijazah Palsu yang dialamatkan kepada  Pdt. Dr. Matheus Mangentang,M.Th  adalah bentuk Kriminalisasi Hukum.

Jadi,  “Mohon Presiden, atau pihak terkait melihat hal ini dan membijakinya dengan benar.”

 

 

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »