Rilis

Putusan Hakim PTUN, Atas Gugatan Sapari ke Kepala BPOM Saat Ramadan.

Dipantau LSM dan Masyarakat Pemerhati Kesehatan

Sapari jumpa pers bersama Penny K Lukito, Kepala Badan POM saat menjabat BBPOM Banjarmasin.
View

“Di bulan puasa, saat Ramadhan. Kiranya para hakim yang mulia, mendapatkan fakta dan kebenaran, sehingga memutuskan gugatan saya dengan hati nurani dan hikmah Allah,” ujar pria yang selama ini mengaku dizolimi, dipecat tanpa alasan oleh BPOM dan tak mendapat gaji selama tujuh bulan.   

ANTARANEWS.id — Rabu 8 Mei 2019 merupakan sidang PTUN terakhir, yang ke 15 antara penggugat X-Ka BBPOM di Surabaya versus tergugat Ka BPOM Penny Lukito.

Adapun Ketua majelis M Arief Pratomo SH MH, Bagus Darmawan SH MH dan Nelvy Christin SH MH merupakan ketiga hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Ini terkait kasus yang dialami oleh Sapari yang saat itu menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Surabaya.

Sapari Versus Kepala BPOM didaftarkan pada 17 Desember 2018, sudah melewat sidang yang ke 14, menghadirkan saksi tergugat dan penggugat.

“KASN memberi kesaksian di pengadilan bahwa proses pemberhentian saya tidak sesuai ketentuan prosedur UU no 5-2014 tentang ASN,” ujar Sapari seperti dalam rilis yang dibagikan ke media massa.

“Di bulan puasa, saat Ramadan. Kiranya para hakim yang mulia, mendapatkan fakta dan kebenaran, sehingga memutuskan gugatan saya, dengan hati nurani dan hikmah Allah, ” ujar pria yang selama ini mengaku dizolimi, dipecat tanpa alasan oleh BPOM dan tak mendapat gaji selama tujuh bulan.   

Sapari menjelaskan, kasus di pengadilan ini merupakan lanjutan dari kasus, setelah dirinya melapor ke Presiden Joko Widodo. Bahwa ada “relawan” dan tim sukses Presiden, bermain-main kasus ketika dirinya menangani kasus PT Natural Spritit (D’Natural).

Dalam informasi beredar disebut, Sapari menjadi korban sebagai pejabat yang dilengserkan, karena “oknum” itu “dekat” Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM untuk memecat Kepala Balai Besar POM Surabaya, akibat berani-beraninya menangani kasus itu.

Sapari mengaku ada yang tak beres soal pencopotan dirinya, selaku Kepala Balai Besar POM Surabaya yang “mendadak” dan aneh. Ia melakukan gugatan untuk kasus dirinya ke PTUN karena dizholimi.

Mengaku termasuk aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang komit, Sapari menegaskan sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan.

“Presiden Jokowi juga tidak senang jika ada Relawannya yang menzolimi orang,” ujar Sapari yang mengaku juga sudah memberi data-data ke ring satu kepresidenan agar jelas kasusnya.

Adapun Sapari yakin,  dengan proses hukum di Indonesia.

Untuk itu, ia pun yakin Ketua PTUN Jakarta, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. 

Hakim tetap menjadi figur yang memimpin persidangan, mencari kebenaran fakta dan hukum.

“Kebenaran hukum tak hanya sebuah teori, tapi hati nurani dan takut akan Tuhan ada di majelis hakim,” tutur Sapari.

Sapari mengaku jadi korban sebagai pejabat yang dilengserkan, karena “oknum” itu “dekat” Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM

Sapari jumpa pers bersama Penny K Lukito, Kepala Badan POM saat menjabat BBPOM Banjarmasin.

Klik juga: Dipecat & Tak Digaji, Mengaku Dizolimi

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »