Rilis

Wartawan Banyak Tuntutan dan Riskan Risiko, tapi Minim Kesejahteraan

Views

ANTARANEWS.id — “Pers itu harus sehat, pers harus menyejukkan dan pers yang membangun. Itulah yang harus kita lakukan,” ujar wartawan senior, yang belum menjadi enterpreneur media. Sekarang ini, banyak wartawan menjadi pemilik media digital sendiri, tatkala pensiun dari tempatnya bekerja.

Peran pers memang saat ini diyakini semakin kompleks.

Bukan hanya sebagai penyalur suara, pemberi informasi, pemantau maupun pengontrol kegiatan sosial masyarakat dan pemerintahan, tetapi juga sebagai pembangun karakter sekaligus tameng bagi masyarakat dalam menghantam informasi palsu atau hoax.

Hoax atau kabar bohong dilarang dalam ajaran agama apa pun,” tegas sang jurnalis yang kini menjadi pengrajin media.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri HPN, beberapa waktu lalu.

Jokowi mengungkapkan seberapa diperlukannya peran pers di tengah melimpahnya informasi saat ini. “Untuk menyampaikan kebenaran, sebagai penegak fakta, dan pilar penegak aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dituntut agar dapat memberikan informasi yang kredibel tentu bukan pekerjaan mudah bagi insan pers. Mencari data dan fakta pun memerlukan waktu, tenaga, wawasan yang luas, hingga terkadang harus menghadapi berbagai risiko kekerasan hingga kriminalisasi.

Namun, sayangnya, tugas berat insan pers tak dibarengi dengan kepastian kesejahteraan yang diberikan.

Hal mendasar yang bisa dilihat ialah upah layak yang semestinya diterima.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pernah merilis hasil survei upah layak bagi jurnalis pemula di DKI Jakarta tahun 2018.

Berdasarkan hasil survei, AJI pun meletakkan upah minimum yang layak diterima jurnalis pemula di tahun 2018 sebesar Rp 7,9 juta.

Upah layak yang dimaksud oleh AJI Jakarta merupakan gaji pokok beserta tunjangan yang diterima jurnalis pemula setiap bulan.

Sementara kategori jurnalis pemula adalah reporter yang baru diangkat menjadi jurnalis tetap atau berada di masa kerja tiga tahun pertama.

“Kami menekankan pentingnya kesejahteraan jurnalis. Ketika jurnalis sejahtera, maka akan tercipta produk jurnalistik bermutu yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan publik,” ujar Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta, Hayati Nupus di Kantor AJI Jakarta, Kalibata, 14 Januari 2018 lalu.

‘Sejahtera’ Masih Sebatas Kata Bagi Kebanyakan Wartawan

Puluhan Wartawan saat meliput pasangan Hidayat Arsani-H Sukirman saat mendaftarkan diri di KPUD Bangka Belitung Jum at (23/9/2016). (Bangkapos.com/Deddy Marjaya)

Mendapatkan upah layak semestinya menjadi hak dari para jurnalis yang rentan akan berbagai risiko.

 AJI Jakarta dalam surveinya masih menemukan adanya sejumlah media yang mengupah jurnalisnya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan Nupus menuturkan bila pihaknya menemukan adanya jurnalis yang masih diupah Rp 3,4 juta meski sudah bekerja selama 10 tahun.

Namun, bicara soal taraf kesejahteraan bagi seorang jurnalis tak bisa hanya dilihat dari aspek upah yang diterima. Sekalipun sudah diupah sesuai UMP, tapi bila jurnalis tersebut telah bekerja lebih dari tiga tahun dan telah berkeluarga, dengan upah pas-pasan itu tentu taraf kesejahteraan pun agaknya masih belum didapatkan.

Wartawan Majalah Franchise Indonesia, Alvin Ardian Pratama dalam pesan singkatnya menjadi salah satu wartawan yang mengaku belum merasakan sejahtera meski upahnya saat ini dirasa cukup. Sebab ia mengaku upahnya saat ini dirasa cukup lantaran belum berkeluarga.

“Kalo untuk status lajang dengan salary saat ini dirasa masih cukup. Tapi kalo untuk jurnalis yang sudah berumah tangga pasti minim dengan salary sekarang. Kalau untuk kesejahteraan saat ini masih belum ya,” ujarnya.

Gaji hanya bertambah seiring naiknya tanggung jawab, itu pun yang dirasakan oleh Alvin.

Jurnalis berusia 28 tahun ini mengaku telah bekerja di Majalah Franchise Indonesia sejak pertengahan 2014, namun ia baru mendapatkan kenaikan gaji pada September 2017. Itu pun lantaran ia menggantikan posisi seniornya yang keluar.

Alvin tak sendiri, keluhan serupa pun dirasakan oleh seorang wartawan berusia 30 tahun yang enggan disebutkan namanya.

Pria itu mengaku upah yang diterimanya saat ini masih kurang layak meski di atas UMP. Pasalnya, ia telah bekerja selama hampir 4 tahun tapi baru satu kali mendapatkan kenaikan upah.

“Gua udah lama tapi gaji naik sekitar 3 tahun lalu. Sekarang belum lagi,” terangnya. Saat tiga tahun silam atau 2014, ia mengaku upahnya naik Rp 1 juta.

Bukan hanya soal upah, wartawan dari media yang khusus mengulas gawai dan teknologi ini juga mengeluhkan tidak adanya asuransi kesehatan maupun ketenagakerjaan yang diberikan oleh kantornya. Apalagi saat ini ia mesti mengerjakan dua media sekaligus, yakni media versi cetak dan online. “Sama tim gua cuma 2 orang,” tambahnya.

Namun, kondisi kedua wartawan tersebut belum seberapa bila dibandingkan dengan salah satu wartawan media cetak di Jakarta yang khusus membahas properti ini.

Dalam keterangan tertulis, wartawan berusia 35 tahun yang enggan disebutkan namanya itu mengungkapkan bahwa ia sama sekali belum mendapatkan kesejahteraan sebagai jurnalis. Bahkan, ia beserta teman di satu perusahaannya juga tak mendapatkan asuransi kesehatan.

“Di kantor ini banyak yang masih di bawah UMP Jakarta. Usia di atas 40. Belum dapet BPJS,” tulisnya yang sudah belasan tahun berprofesi sebagai jurnalis ini.

Upah minim dan besarnya tuntutan pekerjaan ini juga menjadi perhatian dan alasan bagi AJI Jakarta dalam memperjuangkan kesejahteraan insan pers.

Apalagi, profesi jurnalis dituntut membutuhkan keahlian khusus, berisiko tinggi, hingga rentan dikriminalisasi. Karena itu, di luar upah yang layak perusahaan media pun wajib memberikan jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada setiap jurnalis dan keluarganya.

Alasan lain AJI Jakarta menuntut upah layak bagi jurnalis tak lain agar para jurnalis bisa menghasilkan berita yang kredibel dan tak memihak.

Keberpihakan seorang jurnalis bisa terjadi bila jurnalis tersebut tergoda oleh amplop dari narasumber. Dan pemicu penerimaan amplop tentu lantaran minimnya upah yang diterima.

“Ini berbahaya bagi masa depan jurnalisme dan masa depan demokrasi di Indonesia, karena berita yang dihasilkan dari jurnalisme amplop berpotensi menjadi racun bagi kebebasan pers,” ujar Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim dalam pemaparan hasil surveinya.

Pernyataan Nurhasim ini pun diamini oleh Danang Sugianto, salah satu wartawan media online kenamaan di Indonesia. Menurutnya, sekalipun ia sudah mendapatkan upah di atas UMP dan asuransi tapi hal itu belum dirasa sesuai dengan apa yang dikerjakannya saat ini.

“Ya kalo diliat dari pekerjaannya yang harus kesana kesini belum lagi risikonya, menurut gua si belum sesuai,” ungkapnya.

Ia mengatakan bila pekerjaan yang penuh risiko membuat wartawan perlu memiliki pemasukan yang lebih besar. “Buat minimalisir nerima amplop juga,” tambahnya.

Antara Tuntutan Wartawan dan Pemasukan Media

Sejumlah wartawan membawa poster saat aksi hari buruh di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5/2015). (TEMPO/Prima Mulia)

Selama ini tuntutan wartawan untuk bisa mendapatkan upah layak bagai hanya menggaung satu arah.

Lain hal dengan tuntutan buruh di perusahaan manufaktur yang dapat tersalurkan melalui serikat pekerja untuk duduk satu meja bersama para pengusaha, wartawan tak pernah duduk dengan pengusaha media untuk membahas hal ini.

Sebab itu sampai saat ini belum banyak yang tahu secara detail kendala apa yang dihadapi perusahaan media massa dalam memenuhi tuntutan upah layak bagi wartawannya.

Pertanyaan pun kian besar ketika survei yang diungkap AJI Jakarta Januari lalu menyebutkan ada segelintir media yang dapat mengupah wartawannya di atas upah layak.

Sebut saja BBC Indonesia yang mengupah jurnalis pemulanya sekitar RP 15 juta, Reuters Rp 12 juta, dan Kompas yang bisa mengupah hingga 6,4 juta.

Sementara beberapa perusahaan media yang lainnya belum mampu mengikuti dan justru mengupah lebih rendah dari UMP. Hal inilah yang masih menjadi pertanyaan AJI Jakarta.

Pemimpin Perusahaan Media yang enggan disebut namannya mengatakan, jurnalis perlu ikut memikirkan roda organisasi perusahaan. Jobdesk plus.”

Daya tahan perusahaan media, terutama cetak, memang goyah semenjak maraknya media online. Faktor utamanya adalah menurunnya pendapatan iklan. Iklan memang menjadi pemasukan utama bagi sebuah perusahaan media pada umumnya.

Perwakilan dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Ignatius Haryanto, pernah mengungkapkan bahwa krisis yang melanda sebagian perusahaan media cetak diakibatkan turunnya pendapatan iklan. “Jarang yang iklan mempercepat kebangkrutan,” ujar Igantius.

Namun, maraknya media online saat ini pun tak lantas membuat bisnis media online menjadi menjanjikan. Banyak juga perusahaan media online yang tumbuh dan tumbang silih berganti.

Pasalnya, terlampau banyak media online yang tumbuh belum dibarengi dengan besarnya kue iklan yang tersedia.

Tak bila banyak CEO media pusing da  meminta wartawan agar ikut memikirkan organisasi perusahaan.

Dan ketika ditanya mengenai tanggapannya terhadap perusahaan yang memberikan upah wartawannya hanya sesuai UMP,  mereka tak mempermasalahkannya.

“Bagus, karena di Jakarta yang segitu untuk hidup layak. Tinggal si perusahaan yang harus berjibaku agar secara bisnisplan perusahaan bisa runing dan untung. Sesuai business plan,” jawabnya melalui pesan singkat.

Jawaban lebih ringan dan singkat pun diberikan CEO itu,  saat dimintai tanggapan terhadap perusahaan media yang mengupah wartawannya di bawah UMP.

“Kan saat masuk ada kesekapatan kerja,” tuturnya yang juga menambahkan bahwa antara media dan wartawan sama-sama saling membutuhkan.

Seperti diketahui, aturan perusahaan media yang wajib memberikan upah sesuai dengan UMP telah dituangkan dalam Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Namun, sepertinya peraturan tersebut masih belum dapat dipatuhi oleh kebanyakan perusahaan media saat ini.

 

Redaksi
the authorRedaksi

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Translate »