Berita DaerahNasional

Pol PP Terus Memperbaiki Diri Digeliat Hidup Masyarakat.

Keputusan Menpan 409/2019, Salah Ketik?

161Views

“Pol PP sebagai pengungkit, terserapnya pendapatan atau retribusi daerah, tidak hanya penertiban,” jelas Arief Edi, Direktur Satpol PP yang sangat yakin Satpol PP, masih sangat dibutuhkan di bangsa ini.

ANTARANEWS.id– “Kami sedang melakukan refleksi 2019 juga persiapan Rakernas Satpol PP seluruh Indonesia,” jawab  Arief M Edi, Direktur Satpol PP, mengenai kemarin, pada berkumpulnya kumendan Satpol PP ke Gedung Depdagri di lantai empat.

Arief Edi menyebut, Satpol PP terus konsolidasi dan eksistensi lebih humanis, sebagai penegak hukum peraturan daerah. “Bukan demo, tapi membahas, apa yang sekiranya menjadi masalah atau persoalan di linmas dan satpol PP,” jelasnya.

Menjadi pembicaraan di medsos, para Kumendan Satpol PP seluruh Indonesia berkumpul, mengadakan aksi demo di Depdagri, kemudian berencana longmarch ke Gedung Menpan RB.

Selama ini, memang Satpol PP menjadi ujung tombak dalam Pillpres dan Pilkada. Bahkan dipersiapkan untuk membantu penyelenggaraan Pilkada 2020 serentak, soal jaga TPS hingga pemantau alat peraga kampanye.

Rumors mengenai Satpol PP akan dibubarkan serta tak mendapat anggaran lagi di  2020.  Rupanya, terkait Keputusan Menpan 409/2019. Tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemda, tidak mencatumkan OPD Satpol PP.

Ada sekitar 150 ribu Satpol PP di seluruh Indonesia,  yang gelisah atas nasibnya. Terkait, adanya keputusan Menpan 409/2019, yang tidak mencantumkan OPD Satpol PP.

“Semoga itu hanya salah ketik,” demikian suara dari para Satpol PP yang berkumpul itu. Karena sejatinya, Satpol PP menjadi sudah menjadi amanah UU 23 tentang Pemda.

“Karena Satpol PP tidak lagi menjadi pasukan atau batalyon, yang berperang dengan rakyatnya sendiri,” ujar Arief. Justru Pol PP hadir sebagai pelayan masyarakat yang membantu, digeliat hidup masyarakat.

Satpol PP lebih humanis, bukan lagi dalam tindakan mematikan rantai ekonomi masyarakat. Satpol PP, tidak menggusur dan mematikan roda ekonomi. Namun, mencarikan solusi.

Termasuk dalam memenuhi enam layanan dasar yang wajib dilayani Pemda, Satpol PP punya tanggung jawab dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL), tidak dengan menggusur. Tapi, mencari solusi, mengkoordinasikan agar semua nyaman.

Ditertibkan untuk tidak mengganggu fasilitas jalan umum, tapi kemudian mengarahkan untuk PKL tersebut mendapat fasilitas jualan di kantin kantor atau sekolah.

Menjadi catatan di masyarakat, memang, Satpol PP merupakan aparat yang tampil terdepan dan merupakan aktor utama dalam penggusuran.

“Jangan ada kesan, kita selalu berhadapan dengan masyarakat. Di 2020 kita berharap lebih humanis lagi,” demikian Arief Edi, dalam refleksinya sebagai juru bicara.

Selama ini, jika ada Pilkada maka Linmas  menjaga TPS, sementara Satpol PP membantu penertiban alat peraga kampanye, seperti diminta Bawaslu.

Untuk Damkar, menjaga bencana kebakaran baik pemukiman atau lahan-lahan. Satu rumpun, dalam  menjaga kententraman dan perlindungan masyarakat secara luas.

“Pol PP sebagai pengungkit, terserapnya pendapatan atau retribusi daerah, tidak hanya penertiban,” jelas Arief Edi yang sangat yakin Satpol PP, masih sangat dibutuhkan di bangsa ini.

Menjadi solusi untuk ketertiban umum, dalam menegakkan Perda dan Perkada. Apalagi, persiapan pemilu di daerah seluruh Indonesia sudah masuk dalam persiapan.

 

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »