Hukum

Anies Baswedan Tegas Ke Property Bandel Lawan PSBB

271Views
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

ANTARANEWS.id — Sebagaimana kata Gubernur Anies Baswedan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menindak tegas perkantoran yang masih buka saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menegaskannya.

Belakangan mulai terlihat kena yang membandel itu, antara lain ITC Roxy Mas di Cideng, dan Gedung Sinar Mas, Jalan Thamrin, keduanya di Jakarta Pusat.

“Dihentikan kegiatannya sementara. Karena kan sesuai aturan. Yang di luar daripada ketentuan perkantoran bidang pemerintahan dan lainnya termasuk beberapa sektor usaha di luar itu memang harus dihentikan,” ujar Arifin, Rabu, 15/4/20. Ia mengatakan, petugasnya sudah menutup sejumlah perkantoran di beberapa tempat. Ia bekerja sama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk melakukan sidak.

“Sudah itu (sidak) bersama, gabungan dengan unsur dari Disnaker. Kemudian perindustrian perdagangan seperti itu sama-sama (menyidak),” jelasnya.

Belakangan diketahui ITC Roxy Mas dan Gedung Sinar Mas ditutup, karena terindikasi melanggar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan sudah lima kantor yang ditutup sementara.

Namun ia tidak bersedia menyebutkan secara terbuka perusahaan yang ditutup sementara. “Kemarin pas di Jakarta Barat sebagian. Di Pusat juga ada. Dari 61 yang kita sidak, lima kena penutupan,” tandas Andri.

Sedangkan Arifin mengemukakan, penutupan diawali dengan teguran terlebih dahulu kantor itu. Selanjutnya, ia tak langsung memulangkan para karyawan tapi keesokan harinya tak lagi dibolehkan buka.

“Awalnya kita sampaikan bahwa ketentuannya memang tidak boleh untuk beraktivitas. Jadi kalau hari ini dikasih tau besoknya harusnya sudah tutup,” tandasnya.

Tapi, kata dia, bukan disegel. “Di Pergub tidak dikenal istilah penyegelan, tapi penutupan sementara,” tandasnya.

Info terakhir,  Sinar Mas sudah mematuhi Pergub 33/2020. Di mana sektor usahanya termasuk yang dikecualikan atau diperbolehkan beroperasi selama PSBB.

Sehingga jenis perkantoran di tempat itu masih diperbolehkan karena memenuhi ketentuan dalam Pergub 33.

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »