Rilis

Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI): “Dewan Pers Lamban Ikuti Perkembangan Jaman Media Digital”.”

224Views

 

Jelang hari Pers yang akan diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat, ragam berita mengenai pembuat berita semakin ramai.

Dewan Pers memberi surat edaran ke beberapa instansi dan perusahaan soal even peringatan Hari Pers Nasional (HPN), yang akan dibuka secara resmi 9 Februari 2018 oleh Presiden Joko Widodo.

Adapun isi surat edaran itu, mengingatkan semua pihak jangan terpancing dengan proposal entah yang mengaku atau panitia asli dari HPN, yang disebut meminta sumbangan ke sana- kemari.

Tak hanya itu, berita di medsos juga ramai soal, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang membantah, masuk sebagai panitia HPN 2018. Surat edaran-nya juga melebar kemana-mana, seolah tak ikut dalam permohonan sumbangan itu.

Menambah “panas” suasana, giliran Ketua Umum Forum Pimpinan Media Digital yang juga Ketua Asosiasi Media Digital mendesak Dewan Pers untuk mengikuti jaman.

“Dunia bisnis terus berkembang, demikian juga media massa, khususnya media digital dan media cetak yang berkonvergensi ke digital dan terus menerbitkan edisi cetak,” ujar S.S Budi Rahardjo, Ketua Asosiasi Media Digital Indonesia.

Uji Kompetensi untuk wartawan sudah berjalan baik, kini muncul silang pendapat, boleh tidaknya tim verifikasi melihat slip gaji asli masing-masing wartawan untuk membuktikan wartawannya  benar digaji sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP) atau tidak. Soalnya, ini menyangkut privasi karyawan dan juga rahasia perusahaan.

Yang juga beredar di medsos, ada pertanyaan jika perusahaan media tersebut sudah terverifikasi kemudian mengalami masalah keuangan dalam menjalankan bisnis, apakah lantas verifikasinya dicabut.

“Kami dari Asosiasi Media Digital bukan mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Tapi, apakah Dewan Pers mengantisipasi pola bisnis baru media massa, khusus media digital saat ini. Mengenai pola bisnis baru soal co-working space,” ujar Jojo, pria yang juga menjadi pendiri Forum Pimpinan Media Digital Indonesia.

Co-working space, seperti halnya virtual office adalah mainan sekaligus kebutuhan bagi usaha pemula yang kini populer disebut start-up atau usaha rintisan.

Kebutuhan ruang kerja bagi dunia bisnis terus berkembang dari segi konsep. Muara dari pergeseran konsep itu adalah proses untuk menemukan effisiensi dan efektifitas dalam menunjang operasional bisnis.

Di industri zaman now, tren terus berkembang. Dunia bisnis bergerak maju menuju konsep yang disebut dengan co-working space. Demam coworking space kini tengah melanda,  menjangkiti dunia bisnis, termasuk media digital (startup).

Sebuah coworking space juga biasanya memiliki suasana yang mendukung semangat & produktifitas kerja. Konsep ini sangat cocok untuk bisnis rintisan atau start up yang membutuhkan tempat yang pas & tepat untuk berkordinasi bersama tim yang masih kecil.

Model Coworking space itu  bersifat open space dan transparan, menciptakan peluang bagi penyewa di dalam ruangan itu bisa saling berinteraksi dan tidak menutup kemungkinan untuk membentuk networking hingga menjadi sebuah partnership di masa depan.

Adanya operator atau pengelola coworking space, membantu kelompok bisnis start-up bisa menyewa ruang perkantoran elit di kawasan bisnis strategis.

Para reporter, jurnalis tak harus ke kantor menulis berita. Demikian juga bisnis media digital, cukup menyewa coworking space yang kini bertebaran di Jakarta dan Bandung. “Bagaimana soal verifikasi lokasi kantor media massa zaman now, oleh Dewan Pers, karena kantornya kan terbuka dan ramai-ramai dengan penyewa yang lain,” ujar pria yang kerap dipangigl Jojo ini.

Jojo menjelaskan,  coworking space menjadikan penyewanya riil memiliki hak atas ruang fisik perkantorannya bersama semua penyewa dengan prinsip operasional “paguyuban” alias bergotong royong. Dalam konsep coworking ini, penyewa atau member lebih terlibat dalam proses operasional perkantorannya.

Asosiasi Media Digital bukan ikut menggugat Dewan Pers yang tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi perusahaan pers, karena dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pada Bab V pasal 15 ayat 2 butir f bahwa tugas Dewan Pers hanya mendata bukan melakukan verifikasi.

“Hanya saja, Dewan Pers di HPN ini perlu antisipasi fenomena. Merumuskan ketentuan verifikasi usaha dan pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers. Jadikan Hari Pers Nasional, momentum,” ujar CEO majalah Eksekutif (majalah bisnis dan gaya hidup terbit sejak 1979) dan Pemred Majalah MATRA ini memberi masukan.

Bukanya apa-apa, Jojo menilai, fenomena Co-working space yang melanda Jakarta,  bisa menular beberapa waktu kemudian dan nanti ke daerah. Dan ini, menjadi fenomena Pers di daerah. Jadi, semua peraturan yang pernah dibuat, kiranya di evaluasi dan terus mengikuti jaman now.

Edaran Dewan Pers: klik aja

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »