Rilis

Evolusi Media Tradisional dan Digital Harus Dipantau Dewan Pers

658Views

Sesuai UU Pers tak ada atau bukan kewajiban penerbit atau perusahaan pers untuk mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Sebaliknya, sesuai dengan Pasal 15 UU Pers, justru kewajiban aktif Dewan Pers untuk melakukan pendataan.

ANTARANEWS.id — Dalam release-nya, Asosiasi Media Digital Indonesia kembali mengingatkan di 2020 ini, bahwa perkembangan media komunikasi terutama yang berbasis digital demikian masif. 

“Para pembaca telah dihadapkan pada pilihan media,” ujar Asri Hadi, Bendahara Asosiasi Media Digital, yang juga Pemred Indonews.

Sebagai organisasi media digital di  zaman now, kliping dan catatan sejarah UU Pers dan Peraturan Dewan Pers atau PerDP, dimuat dalam sebuah dokumen sebaiknya melindungi para pemilik media digital untuk menjalankan media digital dikaitkan valuasi perusahaan digital Indonesia.

Usul Asosiasi Media Digital Indonesia, Dewan Pers atau Pemerintah mengayomi para pemilik media digital dari media mainstream dan juga startups.

“Bukan saja pada kode etik jurnalistik. Namun, belajar ketika evolusi media tradisional ke digital,” ujar Edi Winarto, Sekjen Asosiasi Media Digital yang juga Pemred Editor.id.

S.S Budi Rahardjo selaku Ketua Umum Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) menegaskan, kewajiban penerbit pers atau perusahaan pers mendaftarkan diri ke Dewan Pers bertentangan dengan UU Pers.

“Terdaftar bagus, namun jangan menjadi ijin terselubung dari otoritas di bidang pers,” ujar Pimpinan Umum Majalah eksekutif yang terbit sejak 1979 ini dan majalah Matra menjelaskan.

Dewan Pers perlu Proaktif mendata, jangan sampai antrian di online website tidak terverifikasi administrasi dan antri dalam faktual, karena keterbatasan SDM Dewan Pers. 

Sekarang ini, mekanisme pendataan lewat online Dewan Pers sudah bagus. Hanya saja, ada masukan dari para anggota Asosiasi Media Digital, ternyata,  isian dan syarat administrasi itu masih “memberatkan” atau “tidak bersahabat” bagi media digital bermodal pas-pasan.

Mereka menganggap, aturan Dewan Pers tak sesuai perkembangan jaman di era digital .

“Ada banyak media digital yang hanya punya satu atau dua jurnalis, tapi bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik. Tapi, dalam, hal business plan, terkendala dengan syarat admin, soal aturan Depnaker atau pajak, sehingga belum bisa disebut perusahaan pers, versi Dewan Pers,” ujar Jojo.

Dewan Pers ada bagusnya merevisi beberapa poin khususnya media digital sesuai perkembangan jaman, dimana era startup, banyak jurnalis atau mantan jurnalis mendirikan media digital tapi dengan konsep benar.

Media para jurnalis itu, indepen, namun tak cukup baik dalam menata manajemen. “Dewan Pers kiranya meliterasi atau membimbing,” ujar Budi Jojo.

Banyak  perusahaan media digital yang mendaftarkan diri di Asosiasi Media Digital, sebagai penerbit pers memahami Undang-undang pokok pers. Akan tetapi, belum terdaftar di Dewan Pers karena terkendala, poin-poin yang mendukung majunya industri media digital.  Sementara media sosial, serta media abal-abal tak terkendali saat ini.

Ketua Asosiasi Media Digital ini memaparkan, dalam menjaga perusahaan digital membangun nilai (value) dari perusahaannya dibuatlah website pimpinan media untuk mengedukasi “standar perusahaan pers” dikaitkan jaminan akan profitabilitas perusahaan di masa datang.

Sesuai peraturan Dewan Pers, antara lain harus berbadan hukum untuk usaha pers, ada penanggung jawab harus dicantumkan jelas. Serta wajib memberikan upah kepada wartawannya.

“Itu yang kami lakukan,” pria pemilik Jojomedia Corporation ini yang juga sudah merupakan Wartawan Utama ini .

Asosiasi Media Digital Indonesia siap membantu Dewan Pers jika butuh database atau butuh jaringan networking untuk literasi.

Menjadi kanal komunikasi digital mindset. Sebaliknya,  Asosiasi Media Digital berharap,  jangan juga Dewan Pers menjadi “palu hakim”.

Maksudnya, “Kalau belum terdaftar tapi sudah memenuhi standar perusahaan pers, lantas dihakimi bahwa itu bukan Pers. Karena, kalau perusahaan itu dengan niat baik, membuka lapangan kerja dan memenuhi kerja kaidah jurnalistik, perlu di suport.  Jangan juga, nanti menjadi kelalaian Dewan Pers tidak mendata.”

Asosiasi Media Digital Indonesia dan Forum Pimpinan Media Digital Indonesia sudah berkolaborasi mendata, mengevaluasi dan membenahi syarat-syarat administrasi, media digital termasuk yang kecil-kecil yang tengah dirintis, tetapi mau bekerja profesional. Karena fenomena inilah yang sedang terjadi.

 

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »