Nasional

Prof Ryaas Rasyid Tak Setuju Pemindahan Ibukota Dari Jakarta

Mengacungkan Jempol Untuk Omnibus Law, Gagasan Brilian Presiden Joko Widodo

422Views
Humas MIPI, Asri Hadi berhadap MIPI sebagai organisasi bisa dilibatkan pemerintahan Jokowi, dalam pembahasan omnibus law.

ANTARANEWS.id — “Ya, saya memang orang yang tidak setuju kalau ibukota dipindah dari Jakarta,” ujar  Prof Ryaas Rasyid, terus terang. Tapi, “Ketika sudah diputuskan untuk pindah, saya gimana lagi. Hanya bisa kasih masukan yang terbaik buat bangsa.”

Sebaliknya, Ryaas Rasyid sangat mengacungkan jempol untuk  gagasan brilian Presiden Joko Widodo ketika menggulirkan Omnibus Law.  “Bagus untuk menyederhanakan birokrasi dan perijinan usaha,” demikian Begawan Pemerintahan ini memuji Jokowi.

“Bagus itu (Omnibus Law,red) menggabungkan undang-undang yang sejenis yang mengatur hal yang sama,” ujar Prof Ryaas ketika berbincang dengan Edi Winarto (Pemred EDITOR.ID) dan S.S Budi Rahardjo Pemred (MATRANEWS.ID yang juga CEO majalah eksekutif) di Gedung Graha Widya Bhakti Puspitek Serpong, Tangerang.

Prof Ryaas tetap idealis dan memberi masukan soal kebijakan omnibus law. Sebagai ahli ilmu pemerintahan dan otonomi daerah, ia menilai belakangan ini,  ada yang janggal dalam proses penyusunannya. “Saya melihat ada agenda terselubung yang akan dimasukkan dalam UU Omnibus Law,” ujarnya.

“Saya kira itu ide bagus awalnya, kan penyederhanaan tapi sekarang ini yang bocor keluar bukan penyederhanaannya. Tapi, ide-ide baru yang akan dimasukkan yang sengaja dibocorin keluar, yang saya enggak mengerti maksudnya apa itu,” tutur Ketua Dewan Pembina MIPI ini, panjang lebar.

“Yang enggak dipahami itu, sehingga menyusahkan kita untuk menjelaskan apa maksudnya ini. Sebagai contoh kalau ada orang membicarakan mengenai Mendagri bisa memecat Gubernur, bupati dan walikota itu darimana,” katanya dengan nada tanya.

Prof Ryaas memberikan saran dan nasehat kepada Presiden Jokowi. Ryaas menyarankan mestinya Undang-Undang Omnibus Law kalau ingin dikeluarkan ke publik jika ingin transparan disebutkan ini undang-undang menyangkut hal yang sama.

“Sampai sekarang kita enggak tahu mana yang akan digabungkan, pasal yang mana yang akan disatukan dan diserasikan itu kan pekerjaan besar,” katanya.

Dalam persoalan omnibus law ini, Prof Ryaas menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim yang bagus dari kalangan pakar, akademisi, dan ahli pemerintahan untuk bekerja secara benar dan transparan kepada publik.

“Jika ingin diterima publik jika bisa didiskusikan dulu dengan publik yang bisa dimintakan dari kalangan tokoh pemerintahan untuk memberikan masukan,” pungkasnya.

Acara berlangsung di Gedung Graha Widya Bakti Puspitek dengan pembicara lain, Dirjen Otonomi Daerah mewakili Prof H Muhammad Tito Karnavian, Dr. A Zaki Iskandar Bupati Tangerang dan H Jufri Rahman (Staf ahli Menpan RB) dengan moderator H Soma Atmaja (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab Tangerang).

Prof Ryaas memuji omnibus law sebagai salah satu cara untuk menyederhanakan birokrasi yang lebih fleksibel.Ini Nasehat Prof Ryaas Kepada Jokowi

Prof Ryaas Rasyid berdialog dengan Bupati Tangerang Zaki Iskandar

 

 

 

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »