RilisNasional

SBY: “Saya yakin, Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya.”

Presiden ke-6 RI
491Views

ANTARANEWS.id — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi info prasasti peresmian Bandara Internasional Lombok yang ditandatangani SBY dibongkar.

Penyebabnya adalah keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengubah nama bandara menjadi Zainuddin Abdul Madjid.

Keputusan Budi mengubah nama Bandara Internasional Lombok disampaikan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1421 Tahun 2018.

Zainuddin Abdul Majid merupakan tokoh NTB yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional berdasarkan Keppres Nomor 115/TK/Tahun 2017.

Mendiang, adalah kakek Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi atau juga dikenal dengan nama Tuan Guru Bajang (TGB).

“Pergantian itu sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan gubernur. Sudah, dan itu kan tokoh nasional, pahlawan nasional satu-satunya dari NTB,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat dikonfirmasi kemarin.

Di masa lalu, satu-satunya bandara di NTB adalah Selaparang. Namun, Bandara Selaparang dianggap terlampau kecil dan tak mampu menampung laju penumpang dari dan ke Lombok. Lombok pada saat bersamaan mulai dilirik turis dunia sebagai tujuan wisata selain Bali.

Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) dimulai pada periode pertama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005.

Landas pacu Bandara Internasional Lombok dibuat sepanjang 2,750 meter. Namun, saat peresmian SBY menyatakan landasan itu masih kurang panjang karena seharusnya mencapai tiga kilometer.

Enam tahun berlalu, akhirnya proyek itu kelar juga pada 2011. Presiden SBY lantas meresmikan Bandara Internasional Lombok pada masa pemerintahan kedua bersama dua menteri saat itu, yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Tujuh tahun berselang, pemerintahan Presiden Jokowi memutuskan mengubah nama bandara itu.

Aroma politis sangat terasa dalam polemik pergantian nama bandara itu. Apalagi, TGB yang mulanya kader Partai Demokrat saat ini mendukung Presiden Joko Widodo.

Yang bereaksi paling keras dari keputusan Budi adalah Partai Demokrat. Sebab, mereka khawatir rezim Jokowi bakal melepas prasasti peresmian diteken SBY tujuh tahun lalu.

SBY mengaku tidak memiliki hak menghalang-halangi keinginan Jokowi jika ingin mengganti prasasti.

Mantan presiden RI, bapak SBY juga mengatakan tidak memiliki kemampuan untuk menolak rencana penggantian nama sekaligus prasasti.

Karenanya, SBY mempersilakan Jokowi, selaku presiden saat ini, jika ingin mengganti prasasti di bandara tersebut.

SBY mengatakan prasasti dan jejak sejarah memang dapat dihapus oleh manusia. Kapan saja dan dimana saja.

“Namun, saya sangat yakin, catatan Allah SWT tidak akan pernah bisa dihapus,” ujar SBY.

 

 SBY lewat Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat menyampaikan tanggapan singkatnya sbb :

“Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya.

Namun, apabila pencopotan prasasti Bandar Udara Internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok … ya saya persilahkan.

Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi.

Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan di mana saja.

Namun, saya sangat yakin, …. catatan Allah SWT tidak akan pernah bisa dihapus.

Tolong isu ini tak perlu diributkan.

Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera”

baca juga: majalah MATRA cetak (print) terbaru — klik ini

 

Redaksi
the authorRedaksi

Tinggalkan Balasan

Translate »